Komisi IV DPR RI dan KKP Serahkan Pinjaman Modal Kerja pada Nelayan

Memontum Probolinggo – Untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan nelayan, Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka bakti nelayan di Kabupaten/Kota Probolinggo, Selasa (27/04).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Yuliadi, dan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Ibrahim, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Dedy Isfandi.

Baca juga:

• Tingkatkan Kepedulian dan Pelestarian Flora dan Fauna Indonesia, DLH Probolinggo Gelar Lomba Tingkat SD
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Forkopimda Ikuti Jalan Sehat Menuju Demokrasi Bersih Pilkada 2024
• Perancangan Perundangan Perwali, Pj Wali Kota Probolinggo Ingatkan Kolaborasi dan Diskusi
• Pemkab Probolinggo Gelar Internalisasi Manajemen Risiko dan Advokasi Audit Center
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Polresta Rakor Percepatan Swasembada Pangan

Dalam kesempatan tersebut diserahkan bantuan 1000 paket sembako bakti nelayan di Kabupaten/Kota Probolinggo. Bantuan tersebut secara simbolis diterima oleh 6 (enam) orang. Bantuan selanjutnya berupa pinjaman modal kerja dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Untuk bantuan permodalan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan diterima oleh dua orang. Yaitu, bantuan modal sebesar Rp. 1 juta disalurkan kepada pelaku usaha perikanan Kabupaten Probolinggo Muhdor dan bantuan modal sebesar Rp. 200 juta disalurkan kepada pelaku usaha perikanan, Anis Farida di Kota Probolinggo.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap para nelayan, tentunya Dirjen Tangkap akan dikroscek karena bersentuhan langsung kepada rakyat manakala ada kebijakan.

“Sarana dan prasarana salah satunya adalah kapal kecil bagi nelayan nantinya menjadikan sebuah program dan kebijakan dari pemerintah pusat melalui APBN 2022. Dalam pertemuan melalui kegiatan kunjungan kerja ini sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat ke depannya,” katanya.

Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Yuliadi, menyampaikan dengan program kerja Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sekaligus bantuan ini dapat bermanfaat dan mendukung para nelayan dalam hal produksi ikan. “Dengan adanya kerjasama yang baik, tentunya hasil perikanan di Probolinggo semakin meningkat,” ungkapnya. (geo/ed2)