Wali Kota Habib Hadi buka Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Cukai di Kanigaran Probilinggo

Memontum Probolinggo – Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, membuka kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai bertema ‘Edukasi tentang rokok ilegal kepada warga Kecamatan Kanigaran’ di salah satu hotel di Probolinggo, Senin (20/09/2021). 

Sosialisasi yang dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan membatasi jumlah peserta itu, juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Probolinggo, Andi Hermawan, Asisten Administrasi Umum Setda Budiono Wirawan. Sosialisasi itu, juga menghadirkan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setiorini Sayekti dan Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo Nangkok P Pasaribu.

Dalam laporannya, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Pujo Agung Satrio, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan selama lima kali di lima kecamatan se-Kota Probolinggo. “Hari ini, mengawali sosialisasi dilakukan di Kecamatan Kanigaran. Kemudian pada 23 September, di wilayah Kecamatan Kedopok dan tanggal 30 September untuk masyarakat di Kecamatan Wonoasih. Lalu, dilanjutkan pada Oktober, bagi masyarakat di Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Mayangan,” ujarnya.

Baca juga:

• Tingkatkan Kepedulian dan Pelestarian Flora dan Fauna Indonesia, DLH Probolinggo Gelar Lomba Tingkat SD
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Forkopimda Ikuti Jalan Sehat Menuju Demokrasi Bersih Pilkada 2024
• Perancangan Perundangan Perwali, Pj Wali Kota Probolinggo Ingatkan Kolaborasi dan Diskusi
• Pemkab Probolinggo Gelar Internalisasi Manajemen Risiko dan Advokasi Audit Center
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Polresta Rakor Percepatan Swasembada Pangan

Pujo menambahkan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan atau edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas. “Untuk peserta sosialisasi, itu ada 150 peserta, yang meliputi lurah, ketua LPM, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kader TP PKK di kecamatan dan kelurahan, hingga pemilik warung atau toko rokok dan perwakilan media di wilayah Kecamatan Kanigaran,” tambahnya.

Sosialisasi yang digelar itu, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang menyebutkan DBHCHT digunakan untuk mendanai kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Selama ini, Pemerintah Kota Probolinggo bekerja sama dengan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo mendukung berbagai program tersebut. Diantaranya, sosialisasi tentang gempur rokok ilegal melalui Dinas Kominfo baik melalui siaran radio, media sosial, media luar maupun publikasi di sejumlah media.

Selain melaksanakan sosialisasi, tambahnya, juga gencar melakukan operasi gabungan yang melibatkan Bagian Perekonomian, Satpol PP dan kepolisian untuk menertibkan peredaran rokok tanpa pita cukai atau ilegal. Karena, peredaran rokok ilegal dilarang dan mempengaruhi penerimaan cukai hasil tembakau. Sehingga, berimbas pada penerimaan DBHCHT di tiap daerah. 

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menambahkan bahwa DBHCHT yang diterima oleh pemerintah daerah, diperuntukkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi disamping pemberantasan peredaran rokok ilegal. Manfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo, khususnya yaitu adanya program UHC atau BPJS kesehatan gratis. 

“50 persen dana DBHCHT masuk dalam UHC sehingga kembali kepada masyarakat Kota Probolinggo. Ini bukan sekadar imbauan atau anjuran tetapi kewajiban untuk membantu sesama khususnya warga Kota Probolinggo,” ujar Habib Hadi dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Habib Hadi juga mengajak masyarakat agar semua pihak membantu mengawasi peredaran rokok ilegal. Sesuai dengan tagline yang selama ini digencarkan ‘Gempur rokok ilegal’ menjadi komitmen bersama untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif.

“Melalui sosialisasi ini, kita mengajak masyarakat untuk mengedukasi dan mengawasi tentang larangan peredaran rokok ilegal. Sehingga, masyarakat menyadari apa yang dilakukannya ada dampak hukum bila lalai dan tidak memahami,” tutur wali kota.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo, Andi Hermawan, dalam kesempatan itu menjelaskan kalau pihaknya dengan Pemerintah Kota Probolinggo sudah melakukan operasi gabungan peredaran rokok ilegal. “Kami mendapati ada beberapa warung yang menjual rokok ilegal, yang paling banyak adalah rokok tanpa pita cukai atau rokok polos. Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media-media luar dan media sosial untuk menekan peredaran rokok ilegal,” ujarnya.

Dari beberapa temuan itu, Andi berharap, agar produsen rokok ilegal dapat menghentikan produksinya dan masyarakat juga berhenti untuk membeli dan mengkonsumsi. (kom/pix/sit)