Delapan Parpol di Kota Probolinggo Terima Bantuan untuk Pendidikan Politik

Memontum Probolinggo – Sebanyak delapan Partai Politik (Parpol) menerima bantuan keuangan yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Delapan Parpol yang dimaksud adalah PDI-Perjuangan, Golkar, PKB, Gerindra, PPP, Partai Demokrat, PKS dan Partai Nasdem. Bantuan keuangan itu, bersumber dari APBD Kota Probolinggo tahun 2022.

Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan kepada ketua atau perwakilan dan bendahara Parpol oleh Asisten Pemerintahan, Gogol Sudjarwo dan Plt Kepala Bakesbangpol, Titik Widayawati, Jumat (05/08/2022) di Aula Bakesbangpol. Penyaluran ini, perlu disampaikan dengan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Baca Juga :

• Tingkatkan Kepedulian dan Pelestarian Flora dan Fauna Indonesia, DLH Probolinggo Gelar Lomba Tingkat SD
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Forkopimda Ikuti Jalan Sehat Menuju Demokrasi Bersih Pilkada 2024
• Perancangan Perundangan Perwali, Pj Wali Kota Probolinggo Ingatkan Kolaborasi dan Diskusi
• Pemkab Probolinggo Gelar Internalisasi Manajemen Risiko dan Advokasi Audit Center
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Polresta Rakor Percepatan Swasembada Pangan

Mewakili Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, Aspem Gogol Sudjarwo, mengatakan bahwa bantuan ini penting. Sebagaimana mengacu pada Permendagri 78/2020, tentang perubahan atas Permendagri No 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dan Perwali Kota Probolinggo No 60 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan Parpol.

“Jika ada temuan, yang repot nanti adalah bapak atau ibu dan kita semua. Oleh karena itu, mari dipedomani sesuai dengan Permendagri dan Perwali yang kita sebut tadi,” ujar Gogol.

Diakui Gogol, beberapa temuan bersifat administasi di tahun 2021, masih kerap ditemui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misalnya, adalah kelengkapan SPJ.

Untuk itu, dirinya berharap ke depan, dengan adanya evaluasi ini dapat diperbaiki lagi. Bakesbangpol, pun agar terus berkoordinasi dan memonitoring terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan Parpol tersebut untuk meminimalisir kesalahan di kemudian hari.

Sementara itu, Plt Kepala Bakesbangpol, Titik, menginformasikan saat dirinya mengikuti kegiatan rapat komisi dan rapat banggar di DPRD setempat membahas terkait KUA PPAS tahun 2023. Diakuinya terdapat usulan dari para ketua partai yang menjabat sebagai anggota dewan, mengusulkan adanya kenaikan bantuan keuangan terhadap partai politik.

Namun, pengusulan kenaikan bantuan harus melalui mekanisme yang tidak bisa serta merta setiap usulan ditampung dan dimasukkan dalam anggaran. Dirinya berharap, pada peserta penerima Banpol itu untuk menyampaikan pada masing-masing ketuanya jika memang betul-betul ingin menaikkan besaran Banpol di tahun 2023, mekanisme harus dilalui.

“Diajukan oleh Parpol sendiri atau atas usul kepala daerah. Jika usulan dari Parpol sudah disampaikan ke kepala daerah, usulan tersebut akan dirapatkan bersama dengan TAPD,” tegas mantan Kabag Hukum ini. (kom/pix/gie)