Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan, Pj Wali Kota Probolinggo Raih Penghargaan UHC Award Kategori Utama

Memontum Kota Probolinggo – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dalam memudahkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat mendapatkan apresiasi. Adalah Penghargaan UHC Award Kategori Utama, yang secara langsung diterima Pj Wali Kota Probolinggo, Nurkholis, dari Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, Kamis (08/08/2024) tadi.

Penghargaan tersebut diberikan, bersama 14 kepala daerah lainnya di The Krakatau Grand Ballroom Cipayung, Kota Jakarta Timur. Diantaranya, Kota Probolinggo, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Aceh, Provinsi Bali dan Provinsi DIY.

“Alhamdulillah, komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam memberikan kemudahan akses layanan kesehatan terhadap warganya diapresiasi dengan penghargaan tertinggi Kategori Utama. Penghargaan ini diperoleh, karena jumlah kepesertaannya melebihi 98 persen dari total populasi penduduk. Program UHC ini dilakukan sejak tahun 2019. Kemudian angka cakupan kepesertaan aktif juga lebih dari 85 persen, serta tidak mempunyai tunggakan hingga tahun 2023,” kata Pj Wali Kota seusai menerima penghargaan.

Ditambahkannya, penghargaan ini tentunya akan terus mensinergikan dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dirinya berharap, semua warga kota bisa tercover Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Termasuk, fasilitas kesehatan sebagai pendukung juga terus diupayakan.

“Sehingga di Kota Probolinggo akan terpenuhi semua layanan kesehatan yang layak,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Wapres RI, KH Maruf Amin, menyampaikan jika Universal Health Coverage (UHC) merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. “Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian atau lembaga dan seluruh pemerintah daerah. Evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menambahkan bahwa capaian 98 persen UHC ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa bagi Indonesia. Tetapi, tidak ada artinya jika tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melaporkan bahwa kepesertaan JKN meningkat dari tahun ke tahun dengan cakupan mencapai di atas 98 persen dari total penduduk. Selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten dan kota (96 kota dan 364 kabupaten) berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan semesta JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk.

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Nurkholis hadir didampingi oleh Kadinkes PPKB, dr NH Hidayati, Kadinsos PPPA, Rey Soewigtyo, Plt Kadispendukcapil, Pujo Agung Satrio dan Inspektur, Puji Prastowo. (kom/pix/gie)