DPPKB Gelar Orientasi Tingkat Desa Bagi Kader Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021

Memontum Probolinggo – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo menggelar orientasi tingkat desa bagi kader pendata pada Pendataan Keluarga 2021, Kamis (25/03).

DPPKB Kabupaten Probolinggo bersama tim monitoring dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kegiatan orientasi tingkat desa bagi kader pendata di Desa Pabean Kecamatan Dringu dan Desa Brani Wetan Kecamatan Maron.

Tim Monitoring yang dipimpin oleh Puji Hayuningsih, selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini disambut oleh Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto bersama dengan segenap jajaran DPPKB Kabupaten Probolinggo.

Seperti yang terlihat di Balai Desa Brani Wetan Kecamatan Maron. Tim Monitoring dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini melihat dengan seksama proses pemberian materi dari narasumber Trimah dan Roby. Selanjutnya melakukan evaluasi seperti apa kesiapan dari kader pendata dalam melakukan Pendataan Keluarga 2021 di Kabupaten Probolinggo.

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Puji Hayuningsih mengungkapkan, kunjungannya di Kabupaten Probolinggo bertujuan ingin tahu sejauh mana pelaksanaan pembekalan SDM, yang nantinya terlibat dalam Pendataan Keluarga 2021. Mekanismenya seperti apa dan ingin tahu sejauh mana kemampuan teman-teman menerima materi serta kendala-kendala di lapangan.

“Selama pengamatan dan observasi kami di dua titik, Alhamdulillah kader-kadernya sudah pernah mendapatkan pembekalan sehingga pada saat orientasi lebih banyak pada refreshing atau penguatan kembali,” ungkapnya.

Puji mengaku bersyukur karena teman-teman di lapangan sudah melakukan pembekalan sebelumnya, sehingga pada saat orientasi tinggal penguatan kembali. Ketika coba ditanyakan kepada kader, memang tidak ada masalah yang berarti. Harapannya saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

Pendataan Keluarga ini bisa menghasilkan data yang berkualitas, data yang by name by addres. Nanti bisa mengidentifikasi keluarga beresiko stunting yang nantinya bisa diupdate setiap tahun melalui aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga). Hal itu bisa menjadi dasar intervensi program Bangga Kencana.

“Mana-mana yang harus menjadi sasaran program itu akan teridentifikasi dari program Pendataan Keluarga 2021,” tegasnya.

Baca juga: Tetap Jaga Imun, Gelar Senam Bersama Paska Apel

Sementara itu, Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo, dr. Anang Budi Yoelijanto mengatakan, pemerintah melalui BKKBN secara berkala 5 tahun melakukan Pendataan Keluarga.

“Terakhir kita melakukan Pendataan Keluarga tahun 2015. Seharusnya tahun 2020 kita telah melakukan Pendataan Keluarga, tetapi karena ada Covid-19 maka baru bisa dilaksanakan tahun 2021,” katanya.

Menurut Anang, Pendataan Keluarga 2021 dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/544/SJ tanggal 1 Februari 2021 Tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang memerintahkan kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia untuk melakukan Pendataan Keluarga.

Kemudian ditindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/1604/109/2021 perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 di Jawa Timur dan Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 440/43/426.115/2021 Tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang memerintahkan kepada seluruh OPD dan Camat untuk mendukung dan memfasilitasi proses pendataan keluarga yang rencananya dilaksanakan mulai 1 April hingga 31 Mei 2021.

“Pendataan Keluarga ini bertujuan untuk mengetahui data pembangunan berbasis keluarga yang mana ini harus diupdate 5 tahunan. Nantinya bahan ini, data keluarga dan data pembangunan keluarga menjadi bahan pijakan untuk Ibu Bupati melakukan kebijakan pembangunan di periode-periode berikutnya,” jelasnya.

Anang menerangkan, fokus dari Pendataan Keluarga ini untuk mencari data berkaitan dengan keluarga itu sendiri. Contohnya mulai dari status sosial ekonominya dan status keluarga, status reproduksi dari keluarga, status kontrasepsi dari keluarga dan bagaimana pembangunan keluarga sudah berjalan di dalam keluarga itu sendiri.

“Seperti bagaimana kegiatan beribadah, bagaimana bersosialisasi di dalam keluarga dan bagaimana permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang bisa dikumpulkan menjadi satu data terukur dan basic data,” tegasnya.

Dalam melakukan Pendataan Keluarga ini terang Anang, pihaknya mengumpulkan data stunting yang ada, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Tentunya data stunting ini diharapkan menjadi data yang betul-betul update, riil dan ini sangat diperlukan oleh Bupati Probolinggo untuk melakukan kebijakan pembangunan di masa-masa mendatang.

Harapannya secara tidak langsung dengan data yang lebih valid dan update maka kebijakan Bupati dalam membangun Kabupaten Probolinggo akan lebih akurat. Lebih antisipatif manakala ada masalah-masalah baru yang didapat dari data-data yang dikumpulkan.

“Tentunya titik akhirnya kesejahteraan masyarakat sebagai manfaat akhir dan tujuan akhir visi misi Ibu Bupati akan tercapai,” harapnya. (geo/ed2)