Politik
Gelar Hearing, GMPK Minta DPRD Probolinggo Reaktif Terhadap Isu Tak Vaksin maka Bantuan Diputus
Memontum Probolinggo – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (24/08) tadi. Kedatangan itu, untuk melakukan audensi atau hearing bersama anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.
Beberapa hal yang menjadi poin penyampaian, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menakut-nakuti warga kalau tidak di vaksin, maka bantuan akan diputus. Sehingga, hal itu memunculkan kegelisahan, bingung dan ketakutan di warga.
baca juga:
- Gelaran Hari Jadi Kota Probolinggo Ditutup, Perputaran Ekonomi Capai Rp 2,1 Miliar
- 17 Kades di Krejengan Probolinggo Pimpin Perangkat Desa Ikuti Lomba Baris Berbaris
- Pj Wali Kota Probolinggo Meriahkan Gelaran Event Cokro Fair 2024
- HUT dan UMKM, Dekranasda Probolinggo Gelar Gebyar Merah Putih Fashion Show Batik, Bordir dan Payet
- Dukung Capaian 1.000 Sertifikat, Kejari Probolinggo Launching Program Jaksa Peduli Tanah Wakaf
Ketua DPD GMPK Probolinggo, Sholehhudin, pun mengatakan kepada Ketua DPRD, untuk anggota dewan turun ke lapangan guna mengecek terkait dengan pelaksanaan vaksin. Karena selama ini, yang terjadi pelaksanaan vaksin tersebut bukan menguntungkan masyarakat. Namun, membuat ketakutan masyarakat,
“Banyaknya pelanggaran pelaksaanan vaksin yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, karna yang terjadi selama ini terkesan pemaksaan yang mereka lakukan. Banyaknya keluhan yang disampaikan ke GMPK, sehingga mau tidak mau kami melakukan audensi dengan para wakil rakyat untuk mencari solusi. Dengan begitu, masyarakat tidak tertekan dengan perekonomian,” jelasnya.
Tujuan kami, tambahnya, bagaimana pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan prosedur yang sekiranya masyarakat tidak tertekan serta ketakutan dengan adanya vaksin seperti ini. Sehingga, vaksin ini berjalan lancar.
“Masyarakat tidak perlu lagi di paksa untuk vaksin. Kami berharap apa yang sudah menjadi hak-hak masyarakat segera direalisasikan tanpa ada embel-embel yang merugikan mereka. Kami sangat mendukung adanya program vaksinasi tersebut dengan catatan pelaksanaanya harus sesuai dengan prosedur,” ujar Sholehudin
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi, menyampaikan bahwa ketika masyarakat tidak memungkinkan untuk di vaksin, harus meminta surat pernyataan dari petugas vaksin. Bahwa orang tersebut tidak dapat di vaksin karena kesehatan yang tidak memungkinkan,” terangnya. (geo/sit)
- Probolinggo4 minggu
Pj Wali Kota Probolinggo Meriahkan Gelaran Event Cokro Fair 2024
- Probolinggo4 minggu
Dukung Capaian 1.000 Sertifikat, Kejari Probolinggo Launching Program Jaksa Peduli Tanah Wakaf
- Kabar Desa3 minggu
17 Kades di Krejengan Probolinggo Pimpin Perangkat Desa Ikuti Lomba Baris Berbaris
- Probolinggo4 minggu
HUT dan UMKM, Dekranasda Probolinggo Gelar Gebyar Merah Putih Fashion Show Batik, Bordir dan Payet
- Probolinggo2 minggu
Gelaran Hari Jadi Kota Probolinggo Ditutup, Perputaran Ekonomi Capai Rp 2,1 Miliar