Komitmen Jalankan Pemerintahan Bersih dan Transparan, Pemkot Probolinggo Kali Enam Raih WTP

Memontum Probolinggo – Di tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo kembali berhasil meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menerima penghargaan WTP tersebut, Kamis (25/05/2023) lalu di Gedung BPK, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Hal tersebut, dikatakan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi, merupakan bukti dari kinerja pihaknya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan bersih dan transparan.

“Alhamdulillah, selama kepemimpinan saya berturut-turut Kota Probolinggo kembali meraih opini WTP. Ini menjadi bukti atas komitmen saya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Temuan-temuan yang bersifat administratif, telah ditindaklanjuti sehingga opini WTP bisa diraih,” katanya, Sabtu (27/05/2023) tadi.

Baca juga:

• Tingkatkan Kepedulian dan Pelestarian Flora dan Fauna Indonesia, DLH Probolinggo Gelar Lomba Tingkat SD
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Forkopimda Ikuti Jalan Sehat Menuju Demokrasi Bersih Pilkada 2024
• Perancangan Perundangan Perwali, Pj Wali Kota Probolinggo Ingatkan Kolaborasi dan Diskusi
• Pemkab Probolinggo Gelar Internalisasi Manajemen Risiko dan Advokasi Audit Center
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Polresta Rakor Percepatan Swasembada Pangan

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Abdul Mujib, mengapresiasi raihan penghargaan tersebut kepada seluruh pihak yang terlibat seperti pihak eksekutif dan legislatif yang berkolaborasi dengan baik. “Tentu apresiasi yang setinggi tingginya atas capaian opini WTP tersebut. Ini hasil dari kerja keras baik ekskutif dan legislatif selama ini dalam hal menjalankan roda pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga inilah hasilnya. Ke depan ini menjadi acuan bagi kita baik legislatif dan ekskutif untuk berpacu menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang” terangnya.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi, mengklaim pihaknya terus berkontribusi dan berkomitmen untuk menjaga harta negara dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penganggaran dan pendapatan. Untuk itu BPK tidak ingin temuan-temuan (hasil pemeriksaan keuangan) berulang-ulang,” paparnya. (nun/pix/sit)