LKPP Probolinggo Gelar Workshop Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Memontum Probolinggo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, menggelar workshop optimalisasi pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara daring, Jumat (30/04) tadi.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, diikuti oleh 50 orang dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 1 orang dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Baca juga:

• Gelaran Hari Jadi Kota Probolinggo Ditutup, Perputaran Ekonomi Capai Rp 2,1 Miliar
• 17 Kades di Krejengan Probolinggo Pimpin Perangkat Desa Ikuti Lomba Baris Berbaris
• Pj Wali Kota Probolinggo Meriahkan Gelaran Event Cokro Fair 2024

Workshop optimalisasi pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo sendiri, digelar secara daring dan dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari, didampingi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Mariono. Sementara sebagai nara sumber, berasal dari LKPP-RI yang dilakukan secara daring.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari, mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa untuk Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Saya berharap kepada semua pihak yang terkait agar bersama-sama dapat berupaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Hasyim, pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Khususnya, pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.

“Untuk mendorong peran strategis tersebut diperlukan suatu metode yang dapat menjadi stimulan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengingat saat ini sudah memasuki triwulan kedua serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money),” jelasnya.

Melalui kegiatan ini Hasyim berharap semoga semua, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih menambah wawasan melakukan strategi dalam upaya mewujudkan rangkaian proses pengadaan termasuk apabila terdapat permasalahan di dalam pengadaan barang dan jasa. (geo/ed2)