Pembahasan PAPBD 2019 Kota Probolinggo Terancam Molor, Terganjal Surat Rekomendasi Golkar-PDIP

Memontum Probolinggo – Anggota DPRD Kota Probolinggo secara resmi sudah dilantik. Namun hingga saat ini lembaga legislatif di wilayah tersebut masih belum bisa bekerja secara maksimal. Pasalnya dua surat rekomendasi sebagai pimpinan definitif DPRD Kota Probolinggo hingga saat ini, yakni partai Golkar dan PDI Perjuangan tak kunjung turun dari pengurus pusat.

Maka, pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Probolinggo tidak bisa dilakukan. Berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pileg 2019, parpol yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak kadernya menjadi pimpinan DPRD Kota Probolinggo yakni PKB, Golkar dan PDI Perjuangan

“Surat rekomendasi untuk dua pempinan dewan belum juga turun, dari kedua parpol itu,” jelas Ketua sementara DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, Rabu (4/9/2019).

Mujib menegaskan, belum diterimanya surat rekomendasi kedua pimpinan definitif DPRD Kota Probolinggo, maka pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Selain soal sulitnya melakukan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan, sulit juga untuk melakukan pembahasan P-APBD 2019.

“Padahal itu sangat penting untuk segara dilakukan pembahasan secara bersama. Dengan adanya kendala ini, maka akan berdampak terhadap kinerja pemerintah dalam hal melaksanakan kebijakan untuk bisa merealisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, pembahasan P-APBD harus diajukan ke Gubernur Jatim untuk segera mendapatkan rekomendasi.

“Kami berharap semoga dengan sempitnya waktu untuk segera melakukan pembahasan P-ABPD 2019, surat rekomendasi dari kedua pimpinan segera ada. Sehingga program pemerintah bisa segera terlaksana,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, Haris Nasution menegaskan, pihaknya untuk nama calon pimpinan DPRD sudah dikirimkan kepada pengurus pusat beberapa waktu lalu. Tetapi sampai saat ini belum menerima kepastian kapan surat rekomendasi itu akan turun.

“Siapapun namanya yang dipilih oleh DPP untuk rekomendasi itu kami akan patuh kepada putusan partai,” tegasnya.

Selain itu, hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar, Mukhlas Kurniawan, secara kelembagaan pihaknya sudah melayangkan surat untuk calon pimpinan dewan di DPRD Kota Probolinggo kepada DPP melalui DPW Jawa Timur.

“Kami sudah melakukan itu. Tetapi kapan waktu akan turunnya rekomendasi itu, saya juga belum mengetahui secara pasti. Jadi kita juga sama sama menunggu,” tegasnya. (hen/yan)