Pj Bupati Ugas Pimpin Rakor Program Prioritas Pembangunan Pemkab Probolinggo 2024

Memontum Probolinggo – Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, memimpin rapat koordinasi (Rakor) program prioritas dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (03/01/2024) tadi. Pelaksanaan yang diikuti Kepala OPD, camat hingga Kepala Sekolah itu, turut hadir Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Santiyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Hasyim Ashari dan Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo.

Pj Sekda Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, menyampaikan bahwa Rakor program prioritas tahun 2024 ini bertujuan untuk menyamakan visi, misi dan persepsi terkait program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo. “Terima kasih atas kinerja yang sudah dilakukan di tahun 2023 kemarin. Meskipun ada rintangan dan tantangan, semuanya bisa kita lewati dengan hasil yang cukup baik,” kata Pj Sekda.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa penyerapan anggaran Kabupaten Probolinggo naik dari tahun 2022. Dimana, untuk tahun 2023 penyerapannya mendekati angka 90. Harapannya dengan komitmen bersama, tahun depan bisa ditingkatkan bersama-sama.

“Program Lapor Kand4 yang digagas oleh Mas Pj Bupati, menjadi pengungkit kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Melalui call center Lapor Kand4 tersebut, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya secara langsung dan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Ugas Irwanto mengatakan bahwa tema pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 adalah menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM dalam suasana masyarakat yang harmonis, setara, aman dan tenteram. Hal ini, tertuang dalam Perbup Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

“Ada delapan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Meliputi mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat layanan infrastruktur berkelanjutan, pengurangan kawasan permukiman kumuh, pemerataan akses terhadap sanitasi dan air bersih dan memperkuat ketahanan ekonomi. Kemudian prioritas lainnya, yaitu peningkatan angka rata-rata lama sekolah, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita stunting, penguatan peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta meningkatkan ketahanan daerah,” katanya.

Masih menurut Pj Bupati Ugas, tahun 2023 IPM Kabupaten Probolinggo naik dari 69,56 di tahun 2022 menjadi 70,36 atau mengalami pertumbuhan 1,15%. Tahun 2023 posisi berada di urutan 33 se-Jawa Timur sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Berdasar data BPS, yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan komponen rata-rata lama sekolah yang masih berada pada posisi 35 se-Jawa Timur (Disikdaya) dan angka harapan hidup yang masih posisi di 37 se-Jawa Timur (Dinkes),” jelasnya.

Baca juga :

Pj Bupati Ugas menerangkan berdasarkan data BPS tahun 2022, kemiskinan ekstrem masih ada 3,18% atau sebesar 37.740 jiwa atau sebesar 15.407 KK. Target nasional kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

“Untuk itu pada tahun 2024, dikoordinasikan melalui TKPK, saudara Pj Sekda selaku pelaksana Ketua TKPK melakukan pemutakhiran data P3KE melalui sinergitas dengan pemerintah desa, percepatan penyaluran bantuan langsung tunai daerah dan Dana Desa untuk kemiskinan ekstrem, percepatan pelaksanaan program padat karya tunai daerah pada 3 titik kantong kemiskinan serta Gerakan Eselon Peduli Kemiskinan Ekstrem ‘Gesek Ekstrem’,” terangnya.

Lebih lanjut Pj Bupati Ugas menegaskan, bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. “Saya mencatat ada tiga indikator yang capaian kinerjanya wajib dioptimalkan. Yakni, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB), penurunan prevalensi stunting serta peningkatan layanan kesehatan dasar di puskesmas dan layanan kesehatan rujukan di RSUD, sudah menunjukkan trens layanan prima, tetapi layak untuk kita tingkatkan lagi agar masyarakat semakin tersenyum,” ujarnya.

Pj Bupati Ugas menjelaskan, bahwa jumlah kasus AKI sampai dengan 10 Desember 2023 sejumlah 22 kematian ibu. Tahun 2022 kasus AKI sebesar 21 dan menempati urutan 5 terbesar Jatim. Trennya menunjukkan kenaikan, karena itu ini perlu mendapat perhatian lagi.

“Jumlah kasus AKB sampai 30 Nopember 2023 sejumlah 198 kematian bayi. Tahun 2022 kasus AKB sebesar 216 dan menempati urutan 2 terbesar Jatim. Untuk AKB ini sudah lebih baik dan terjadi penurunan kasus, tetapi patut untuk dioptimalkan lagi,” tegasnya.

Terkait dengan penurunan prevalensi stunting, Pj Bupati Ugas menyampaikan berdasarkan data bulan timbang Agustus 2023, prevalensi stunting Kabupaten Probolinggo sebesar 12,77 persen atau 9.201 balita. Dan sudah banyak update penurunannya, tetapi wajib untuk digenjot lagi. “Tahun 2024 ini saya harapkan ada upaya gerakan 1 ASN 1 stunting, baik balitanya maupun bumil resiko melahirkan balita stunting,” tambahnya.

Pj Bupati Ugas mengungkapkan, infrastruktur yang mantap tetap menjadi perhatian prioritas daerah. Untuk itu kepada Kepala DPUPR tetap konsisten untuk semakin menjadikan Kabupaten Probolinggo yang berinfrastruktur yang baik.

“Pengendalian inflasi di tahun 2024, saya perintahkan kepada Kabag Perekonomian secara cermat dan terstruktur memastikan keterjangkauan harga di masyarakat, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi dan melakukan koordinasi, sinergitas dan integrasi dengan perangkat daerah terkait,” ungkapnya.

Tidak lupa, Pj Bupati Ugas memberikan informasi terkait MCP KPK yang sudah mencapai 90 dan diharapkan Inspektorat beserta perangkat daerah terkait agar capaian tahun 2024 minimal 95. Sekaligus melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada Triwulan 1 dan hindari gagal lelang. (kom/nun/sit)