Rupbasan Probolinggo Ikuti Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara Virtual

Memontum Probolinggo – Seluruh satuan kerja Kemenkumham se-Indonesia yang dinyatakan lulus dalam ODE TPI dan panel TPI, mengikuti pelaksanaan penguatan pembangunan zona integritas menuju Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dalam rangka menghadapi TPN secara virtual, Selasa (10/08) tadi. Kegiatan itu pun, juga termasuk diikuti oleh rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) Probolinggo.

Kepala Rupbasan Probolinggo, Mali Jumali, beserta seluruh Tim Pokja Rupbasan Probolinggo, mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Meeting Kantor Rupbasan Probolinggo. Sementara dalam serangkaian kegiatan, diawali dengan arahan umum oleh Inspektur wilayah VI, Marasidin Siregar, yang menyampaikan laporan hasil evaluasi satuan kerja (Satker) menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

Baca juga:

Mulai mekanisme penilaian TPN, hingga faktor penyebab kegagalan atau penggugur dalam memperoleh predikat WBK dan WBBM. Berikutnya, kegiatan diteruskan dengan dilanjutkan penguatan pembangunan oleh Irjen Razilu, terkait persiapan menghadapi TPN.

Razilu menyebutkan, bahwa di tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah Satker yang diusulkan ke TPN sebesar 39,88 persen dari tahun sebelumnya. Dimana di tahun 2020, terdapat 341 Satker dan terdapat 447 Satker di tahun 2021.

“Tahun ini harapannya untuk capaian bisa lebih besar atau tinggi dari tahun sebelumnya,” katanya.

Tidak lupa, Razilu juga menghimbau, agar Satker memastikan tidak ada berita negatif tentang Satker serta mengharapkan agar Satker menjalin hubungan baik dengan media massa. Termasuk, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkala serta mewaspadai adanya mysterious shoper dan tak lupa diiringi doa agar Satker dapat meraih WBK dan WBBM.

Masih menurut Razilu, setidaknya ada tujuh hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, adalah meningkatkan komitmen seluruh jajaran dengan meluruskan kesadaran dan meningkatkan pemahaman. Hal yang tidak kalah penting, yakni terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik.

Setelah arahan Irjen Razilu, rangkaian virtual pun diteruskan dengan mendengarkan arahan Inspektur Wilayah (Irwil) uang memetakan masalah pada enam area perubahan. Seperti Irwil VI, menyampaikan peta masalah pada kelompok kerja (Pokja) 1, Irwil 5 pada Pokja 2, Irwil 4 pada Pokja 3, Irwil 3 pada Pokja 4, serta Irwil 2 dan Irwil 1 pada Pokja 5 dan Pokja 6. (geo/ed2)