Wujudkan 100 Persen UHC, Pemkot Probolinggo Maksimalkan Sumber Daya

Memontum Probolinggo – Bertempat di Command Center, digelar semester I Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kota Probolinggo dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan, dengan mengundang enam instansi terkait, diantaranya Dinkes P2KB, Dinsos P3A, DPPKA, Bappeda Litbang, Dispendukcapil dan DPMTSP Naker, Jumat (25/03/2022) tadi.

Asisten Pemerintahan, Gogol Sudjarwo, menjelaskan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional berdasarkan UU Nomor 40/2004. Tujuannya, agar seluruh penduduk Indonesia dapat tercover dalam sistem aturan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Lesehatan, dimulai Januari tahun 2014.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah baik kabupaten dan kota masih disibukkan kondisi pandemi Covid-19, sepanjang tahun 2020 sampai sekarang. Dimana saat ini, berada pada adaptasi kebiasaan baru yang penanganannya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Namun demikian, Pemkot Probolinggo tetap berkomitmen untuk selalu memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Dalam audiensinya, Kepala Kantor BPJS Cabang Pasuruan, dr Dyah Miryanti, memaparkan cakupan kepesertaan UHC Kota Probolinggo, kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU), Inpres 1/2022 dan pembayaran iuran. Di Kota Probolinggo, progress capaian UHC per Maret 2022 sebesar 240.356 jiwa atau sebesar 99,15 persen dari total penduduk 242.419 jiwa. Dari total 240.356 jiwa, penduduk Kota Probolinggo yang sudah tercover JKN masih ada 19,369 atau 8 persen tidak mendapatkan hak akses pelayanan kesehatan, karena status kepesertaan nonaktif baik itu PPU swasta maupun Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). “Segmennya adalah PPU swasta dan pekerja mandiri. Hal itu disebabkan karena resign, habis kontrak, pensiun juga karena menunggak iurannya,” paparnya.

Baca juga :

• Tingkatkan Kepedulian dan Pelestarian Flora dan Fauna Indonesia, DLH Probolinggo Gelar Lomba Tingkat SD
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Forkopimda Ikuti Jalan Sehat Menuju Demokrasi Bersih Pilkada 2024
• Perancangan Perundangan Perwali, Pj Wali Kota Probolinggo Ingatkan Kolaborasi dan Diskusi
• Pemkab Probolinggo Gelar Internalisasi Manajemen Risiko dan Advokasi Audit Center
• Pj Wali Kota Probolinggo bersama Polresta Rakor Percepatan Swasembada Pangan

Untuk menuju kepesertaan UHC 100 persen, dr Dyah memaparkan terdapat 2.463 jiwa penduduk Kota Probolinggo, khususnya anggota keluarga dari peserta PBPU Pemda yang belum terdaftar menjadi peserta JKN. Dalam Inpres 1/2022, salah satunya menyebutkan bahwa bupati atau wali kota untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN di wilayahnya.

Dimana, butuh anggaran sekira Rp 2.357.303.550 untuk mengcover seluruh warga Kota Probolinggo menjadi peserta UHC. Sehingga, masih memungkinkan kurang lebih 7.000 peserta untuk pemenuhan kuota Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Dalam pertemuan tersebut, Gogol juga berharap pada BPJS Kesehatan, untuk dapat meningkatkan pelayanan lebih baik lagi dengan kolaborasi dan sinergi yang handal, salah satunya uji kelayakan operasional rumah sakit baru Ar Rozy. (kom/pix/gie)